Anambas, Sinarkepri.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memastikan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas akan menerima suntikan pembangunan signifikan pada tahun anggaran 2026, mencakup aspek infrastruktur fisik hingga perlindungan sosial.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Ansar saat menghadiri kegiatan Halalbihalal bersama masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas pada Minggu (12/4/2026). Dalam kunjungan kerja ini, Ansar hadir didampingi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Gubernur Ansar memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 merupakan penguatan dari program-program yang telah berjalan di tahun 2025. Fokus utama pemerintah tetap tertuju pada tiga pilar: infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
"Program-program yang telah berjalan pada 2025 tidak berhenti. Kita lanjutkan dengan sejumlah penguatan agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan," ujar Ansar.
Untuk mengatasi tantangan geografis di Anambas, Pemprov Kepri telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur strategis guna memperlancar mobilitas barang dan orang
Pembangunan dermaga apung (HDPE) yang berlokasi di Kecamatan Palmatak dengan nilai investasi sebesar Rp3,57 miliar, peningkatan Konektivitas Jalan yakni ruas jalan Letung–Pelabuhan Letung, Batu Ampar–Batu Nyodong, dan Kampung Melayu–Tiangau, dan pembangunan paving blok di Balai Desa Bukit Padi untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat.
Upaya ini diharapkan dapat membuka isolasi wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui aksesibilitas yang lebih baik.
Selain pembangunan fisik, aspek kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Pemprov Kepri berkomitmen melanjutkan program jaminan sosial dan ekonomi, di antaranya:
Melanjutkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, khususnya nelayan dan petani, serta memperluas akses bantuan dan pendampingan bagi pelaku UMKM di Anambas.
Gubernur Ansar mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran, namun ia menjamin efisiensi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
"Meski ada penyesuaian APBD setiap tahun, kami tetap berupaya melakukan efisiensi agar program bantuan kepada masyarakat tetap berjalan," tegasnya.
Melalui integrasi pembangunan fisik dan perlindungan sosial ini, Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan tumbuh menjadi kawasan yang lebih produktif dan sejahtera.
Pemerintah berharap sinergi antara pembangunan di pusat provinsi dan wilayah kepulauan dapat menghapus kesenjangan ekonomi di masa depan. (***)
Editor: Ikhsan