Keterangan Poto: Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. (foto/ist)

Keterangan Poto: Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. (foto/ist)

Antara Retorika dan Realita: Tiga Prinsip Amsakar di Tengah Dahaga Warga Batam

Muhammad Ikhsan

Editor Muhammad Ikhsan

Selasa, 27 Januari 2026 | 08:29 WIB

Keterangan Poto: Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. (foto/ist)

Keterangan Poto: Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. (foto/ist)

Batam, Sinarkepri.co.id – Di tengah upaya membangun citra kota yang ramah investasi dan maju, pernyataan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendadak menjadi sorotan tajam. Bukan karena prestasinya, melainkan karena dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang harus ditelan warga.

Dalam sebuah kesempatan, Amsakar mengatakan pentingnya tiga prinsip utama agar sebuah usaha mampu bertahan dan berkembang, yakni: Pelayanan yang baik, Harga yang kompetitif, dan Respons yang cepat kepada pelanggan.

Bagi warga Tanjung Sengkuang dan pelosok Batam lainnya, apa yang dikatakan Wali Kota Batam, Amsakar terkait tiga prinsip tersebut, dimana pelayanan yang baik kepada pelanggan belum dirasakan warga.

Salah satu dari tiga prinsip tersebut, "pelayanan yang baik", faktanya, warga Tanjung Sengkuang telah bergelut dengan krisis air selama hampir satu tahun. Puncak dari kekesalan warga, beberapa waktu lalu massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menagih hak paling dasar mereka sebagai warga kota.

"Mana pelayanannya? Mana respons cepatnya?" menjadi pertanyaan yang menggema di sela-sela demonstrasi. Jika sebuah usaha dinilai dari kepuasan pelanggan, maka "manajemen" distribusi air di Batam yang di kelola oleh PT Moya Indonesia saat ini bisa dibilang sedang berada di titik nadir (terendah).

Prinsip "Respons Cepat" yang disebut Amsakar seolah membentur dinding keras ketika dihadapkan pada keluhan warga yang sudah menahun.

Setahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah kata "Respon cepat". Bagi warga yang harus menunggu tetesan air atau merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air galon, respons pemerintah dianggap tidak seirama dengan urgensi di lapangan.

Publik kini mulai mempertanyakan: Jika tiga prinsip itu adalah kunci sukses sebuah usaha, bukankah pemerintah kota seharusnya menjadi "unit usaha" yang mestinya melayani rakyatnya?. (***)

 

 

Editor: Ikhsan