Keterangan Poto: Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. (foto/ist)

Keterangan Poto: Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. (foto/ist)

Atasi Krisis Air di 'Stress Area', BP Batam Evaluasi PKS PT Moya dan Bantah Isu Aliran Dana ke Pusat  

Muhammad Ikhsan

Editor Muhammad Ikhsan

Senin, 2 Februari 2026 | 16:55 WIB

Keterangan Poto: Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. (foto/ist)

Keterangan Poto: Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait. (foto/ist)

Batam, Sinarkepri.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons keluhan warga terkait gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah Kota Batam. Langkah konkret diambil dengan membentuk tim khusus guna mengkaji ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air bersih bersama PT Moya Indonesia.

Keputusan strategis ini merupakan hasil rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Fokus utamanya adalah memperbaiki tata kelola distribusi air, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori stress area (area dengan tekanan air rendah).

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kajian awal, ditemukan sejumlah poin dalam PKS yang perlu diperbaiki demi kepentingan masyarakat.

"BP Batam menemukan beberapa kekurangan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai perlu segera diperbaiki melalui mekanisme amandemen. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan kembali optimal," ujar Ariastuty.

Tim pengkaji ini diketuai oleh Denny Tondano, didampingi Wakil Ketua I Iyus Rusmana, dan Wakil Ketua II Fesly Abadi Paranoan, dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Saat ini, teridentifikasi terdapat 18 wilayah stress area yang mengalami gangguan suplai. Sebagai solusi jangka pendek, BP Batam telah melakukan intervensi teknis di lapangan .

 "Beberapa wilayah seperti Tanjung Sengkuang dan Batu Merah sudah dilakukan rekayasa jaringan air," tambah Tuty.

Di tengah upaya perbaikan ini, BP Batam juga memberikan klarifikasi tegas terkait isu miring yang beredar. Muncul spekulasi bahwa tagihan air pelanggan dialirkan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian sehingga dana untuk daerah menjadi terbatas.

Tuty menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Ia memastikan bahwa seluruh dana masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam.

Dengan pembentukan tim evaluasi ini, BP Batam berkomitmen untuk menuntaskan masalah ketersediaan air bersih secara menyeluruh dan transparan.

Begitu juga untuk menghadapi bulan Ramadan, BP Batam dan mitra telah menyiapkan langkah-langkah penanganan agar pasokan air bersih dapat tersalur lebih merata kepada masyarakat. (***)

 

 

Editor: Ikhsan