Batam, Sinarkepri.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam serius melakukan pembenahan total terhadap sistem tata kelola Sampah dari hulu hingga hilir. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait laporan pendahuluan kajian optimalisasi pengangkutan Sampah tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4/2026).
Dalam forum yang digelar di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Batam tersebut, Pemko Batam menggandeng tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebagai mitra strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Batam.
Amsakar menekankan bahwa penanganan Sampah di kota industri ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus memiliki landasan akademik yang kuat agar tepat sasaran.
"Sampah menjadi prioritas kami. Penanganannya harus diawali dengan kajian akademik yang melibatkan tenaga ahli. Permasalahan dari hulu hingga hilir perlu diurai secara sistematis," ujar Amsakar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dan Kepala Brida Kota Batam, Efrius, beserta jajaran OPD teknis terkait.
Berdasarkan data terbaru, volume Sampah di Batam saat ini mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari. Sementara itu, luas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia hanya berkisar 49 hektare yang terbagi dalam beberapa zona.
Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Pemko Batam merancang dua strategi besar dengan Waste to Energy (PSEL) yakni mengoptimalkan lahan TPA yang belum termanfaatkan untuk pembangunan pengolahan Sampah menjadi energi listrik.
Selain aspek teknologi, Wali Kota juga menyoroti efisiensi operasional pengangkutan. Ia berencana meningkatkan keterlibatan pihak ketiga guna menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.
Mengacu pada studi banding Dinas Lingkungan Hidup, Amsakar mempertimbangkan penguatan peran RT dan RW dalam mengordinasikan pengangkutan Sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Sebagai penutup, Amsakar menginstruksikan Brida dan OPD teknis untuk melakukan penajaman data secara akurat. Ia berharap dokumen kajian ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi peta jalan (roadmap) bagi Batam menuju kota yang bersih dan mandiri secara energi.
"Dengan data yang tajam, kebijakan kita memiliki dasar kuat dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Batam," pungkasnya. (***)
Editor: Ikhsan