Batam, SinarKepri.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menyambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka memperkuat sinergi antara kedua lembaga, berlangsung pada Selasa 21 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.
Turut hadir Wakil Kepala BP batam, Li Claudia Chandra bersama jajaran. Kedatangan rombongan BP Batam disambut langsung oleh Kepala Kejati Kepri J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar Achmad menyampaikan tujuan utama kunjungannya adalah untuk meminta arahan dan petunjuk strategis kepada Kejati Kepri. Arahan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi BP Batam dalam upaya mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan peningkatan penerimaan negara.
“Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar.
Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.
“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.
Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang.
OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar.
Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam.
“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy. (***)