Batam, Sinarkepri.co.id – Suasana di halaman Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam memanas pada Kamis (22/1/2026) pagi. Ratusan warga dari Tanjung Sengkuang dan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam menggelar unjuk rasa menuntut penyelesaian Krisis air bersih yang telah mencekik kehidupan mereka selama bertahun-tahun.
Aksi yang mulanya berjalan tertib berubah menjadi adu mulut panas saat perwakilan warga berhadapan langsung dengan jajaran pimpinan tertinggi Kota Batam.
Syamsuddin, selaku juru bicara aksi, menyampaikan tiga tuntutan utama di hadapan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang didampingi Wakil Wali Kota Batam,dan juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Puncak ketegangan terjadi saat Syamsuddin membacakan poin ketiga tuntutan warga. Ia dengan tegas mendesak agar pimpinan BP Batam meletakkan jabatan jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan air di Batam.
"Poin ketiga, jika poin satu dan dua tidak terpenuhi, maka segera mundur dari jabatan karena tidak dapat memenuhi amanat undang-undang,” seru Syamsuddin di tengah kerumunan massa.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi spontan dari Li Claudia Chandra. Dengan nada bicara tinggi dan suara lantang, ia menanggapi desakan mundur tersebut di hadapan para demonstran.
"Yang bisa suruh kita mundur bukan dia!" cetus Li Claudia, merujuk pada pernyataan juru bicara aksi.
Sontak, situasi sempat memanas akibat saling sahut antara warga dan pihak pemerintah Kota Batam.
Melihat situasi yang kian meruncing, Wali Kota Batam Amsakar Achmad segera mengambil alih kendali komunikasi. Dengan gaya yang lebih persuasif dan santun, ia berusaha meredakan amarah warga dan menjamin bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
"Tidak akan kami mengelak. Mau masalah kebun sayur atau air, kami akan coba penuhi yang menjadi hak bagi warga," janji Amsakar di hadapan massa.
Ia menjelaskan bahwa kendala teknis dalam distribusi air bersih sedang diupayakan solusinya. Namun, Amsakar menekankan bahwa perbaikan sistem distribusi memerlukan waktu karena harus melewati mekanisme tender dan prosedur yang sah secara hukum.
"Jangan berpikir saya ini menunda-nunda (delay) tanggung jawab kami. Kami minta waktu bapak dan ibu," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi akhirnya dibubarkan dengan pengawalan petugas. Massa menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah hingga air bersih mengalir normal di rumah mereka. (***)
Editor: Ikhsan