Batam, Sinarkepri.co.id – Tren ketenagakerjaan di Kota Batam kini menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Berdasarkan data terbaru, jumlah pekerja yang memegang KTP luar daerah kini tercatat lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak cepat melakukan pembenahan dari sektor paling mendasar: data kependudukan.
Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar urusan administratif belaka. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan arah pembangunan daerah.
"Data ini penting untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk tenaga kerja. Dari situ kita bisa menyusun kebijakan yang tepat," ujar Li Claudia saat memimpin rapat koordinasi di Kantor BP Batam, pada Jumat 24 April 2026 lalu.
Berdasarkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, terdapat selisih yang cukup signifikan antara pekerja pendatang dan penduduk lokal: Untuk pekerja ber-KTP luar Batam tercatat sebanyak 199.473 orang, sedangkan pekerja Ber-KTP Batam hanya 177.830 orang.
Selisih ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam memastikan peluang kerja bagi masyarakat yang menetap di Batam tetap terjaga di tengah masifnya arus investasi.
Perlu untuk diketahui berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa.
Angka ini dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual. Menurut Li Claudia, tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko meleset dari sasaran.
Li Claudia menyebutkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah persoalan klasik, yakni data yang belum sinkron. Ketidakteraturan data dikhawatirkan akan memicu pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau datanya tidak tepat, kebijakan juga bisa tidak tepat. Karena itu kita benahi dari dasarnya dulu," tegasnya.
Pembenahan ini direncanakan akan mencakup perencanaan jangka panjang dari sektor hulu ke hilir, mulai dari penyelarasan kurikulum pendidikan hingga ketersediaan lapangan kerja di industri.
Selain membenahi basis data internal, Pemko Batam juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk. Fokus utama akan diarahkan pada pintu-pintu masuk utama, seperti pelabuhan.
Langkah ini dinilai penting mengingat daya tarik Batam sebagai kota industri dan tujuan investasi terus memicu gelombang migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan pendataan yang lebih ketat di pintu masuk, diharapkan mobilitas penduduk dapat terpantau dan terdata dengan lebih akurat. (***)
Editor: Ikhsan