Batam, Sinarkepri.co.id – Kondisi sejumlah rumah dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berlokasi di Jalan Kartini I dan II, Sei Harapan, Sekupang, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ,kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, di tengah minimnya anggaran untuk perawatan rutin, Pemko Batam justru mengalokasikan dana fantastis untuk rehabilitasi bangunan perumahan tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi rumah dinas yang memprihatinkan. Sejumlah bangunan tampak tidak terawat, dengan kerusakan cukup parah seperti plafon yang jebol dan atap yang rusak.
Namun, di lokasi yang sama, ditemukan plang proyek rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun, perbaikan rumah dinas di Jalan Kartini I Nomor 30 tercatat menelan biaya sebesar Rp320.094.000.juta, proyek ini dikerjakan oleh kontraktor CV Kaisaraja Batam Persada dengan konsultan pengawas PT Astakona Citra Grafindo, menggunakan dana APBD Kota Batam tahun anggaran 2026.
Temuan ini memicu tanda tanya besar di masyarakat. Publik mempertanyakan ketidak konsistenan Pemko Batam terkait pengelolaan anggaran.
Pasalnya, selama ini muncul keluhan bahwa biaya perawatan rutin rumah dinas tidak tersedia, namun anggaran rehabilitasi dengan nilai ratusan juta justru tersedia di APBD 2026.
"Sangat aneh. Kalau perawatan rutin katanya tidak ada anggarannya, tapi untuk rehabilitasi nilainya sangat besar. Ini perlu transparansi," ujar salah satu warga yang menyoroti kondisi tersebut.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp beberapa hari lalu, mengarahkan agar masalah tersebut ditanyakan langsung ke bidang aset.
"Coba ke bidang aset, karena itu sudah diserahkan ke salah satu OPD untuk dimanfaatkan," jawabnya singkat.
Sementara itu, untuk mendapatkan klarifikasi lebih mendalam mengenai kebijakan penganggaran tersebut, awak media telah mencoba mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, melalui WhatsApp Rabu (1/7/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Publik berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan transparan mengenai penggunaan dana APBD tersebut agar tidak menimbulkan prasangka negatif di masyarakat. (tim)
Editor: Ikhsan