Batam, SinarKepri.co.id – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Batam mendapat angin segar dengan komitmen penuh dari Pemerintah Kota Batam. Walikota Batam, Amsakar Achmad, secara tegas menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM akan menjadi Program Prioritas utama dalam upaya memperkuat ekonomi daerah.
Amsakar, secara tegas menyatakan, tidak boleh ada aturan yang membatasi pelaku UMKM untuk mengakses pendanaan, karena dengan membatasi dan syarat yang berbelit-belit dapat menghambat tumbuhnya sektor usaha rakyat.
Kini, fokus utamanya adalah memastikan bahwa prioritas tersebut didukung oleh akses pendanaan yang mudah dan tanpa diskriminasi.
“Jangan ada pembatasan soal jarak atau model usaha tertentu. Kita ingin persyaratan dibuat sederhana dan mudah. Semakin banyak dana digunakan, semakin baik, karena itu berarti program benar-benar memberdayakan,” tegas Amsakar.
Hal ini sering terjadi dalam proses pengajuan kredit atau permodalan, di mana UMKM kecil kesulitan memenuhi dokumen yang kompleks.
"Kita tidak boleh membiarkan regulasi menjadi tembok penghalang bagi pelaku UMKM. Jika syaratnya terlalu rumit, bagaimana mereka bisa tumbuh? Mereka butuh kecepatan dan kemudahan akses, bukan tumpukan administrasi," tegasnya lagi.
Merespons harapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait permintaan agar skema pinjaman modal dapat lebih fleksibel, Walikota Batam, Amsakar, menyatakan pihaknya siap mengakomodasi namun tetap berpegangan pada tiga prinsip dasar penyaluran dana.
1. Dana Harus Benar-Benar Terpakai: Penyaluran dana harus memastikan bahwa modal yang diberikan benar-benar digunakan.
2. Memberi Manfaat Nyata: Penggunaan dana tersebut harus memberi manfaat nyata bagi perkembangan usaha.
3. Seleksi Tetap Dijaga: Meskipun syarat administratifnya simple, namun proses seleksi tetap dijaga, khususnya menyangkut BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
“Kalau bermasalah di BI Checking, itu memang tidak bisa ditawar. Tapi kalau hanya soal administrasi, seperti jarak, bisa dikoreksi. Pemerintah siap mempercepat perizinan, bahkan jika bank butuh pengawasan, kami juga siap,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Salim, menyebut pihaknya mendapat mandat mengawal program pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di 64 kelurahan. Meski baru dua koperasi aktif, Pemko terus mendorong agar semua berjalan optimal.
Program ini juga bekerja sama dengan BTN lewat pinjaman bunga nol persen. Hingga Agustus, ada 741 pengajuan, namun baru 11 lolos karena ketatnya syarat perbankan, terutama SLIK OJK dan keharusan lokasi usaha permanen.
“Untuk SLIK memang wajib, tapi aturan soal jarak dan jenis usaha masih bisa dilonggarkan. Padahal anggaran Rp3 miliar sudah disiapkan,” ungkapnya.(***)
Editor: Ikhsan