Batam, Sinarkepri.co.id – Suasana di kawasan Pantai Melayu, Pulau Rempang, Kota Batam, kembali memanas pada Selasa (14/7/2026). Warga setempat melakukan aksi protes keras atas pemasangan plang penanda lahan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di lokasi yang diklaim sebagai titik pembangunan Sekolah Rakyat.
Aksi ini memicu ketegangan antara warga dan petugas di lapangan, sekaligus kembali mengangkat polemik sengketa lahan berkepanjangan yang terjadi di wilayah Pulau Rempang.
Berdasarkan keterangan dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, ketegangan bermula sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, puluhan personel Ditpam BP Batam yang didampingi oleh aparat kepolisian berpakaian sipil mendatangi akses jalan menuju Kampung Pantai Melayu.
Warga yang tidak setuju dengan pemasangan tersebut segera melakukan protes dan mendesak agar plang segera dicabut. Namun, permintaan warga tidak diindahkan. Petugas justru melakukan pengecoran pada tiang plang agar tidak mudah dicabut atau dipindahkan.
Ketua RT Pantai Melayu, Kamsiah, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan sepihak tersebut. Ia menyebut bahwa warga merasa terintimidasi dengan kehadiran aparat yang terus berdatangan ke area tempat tinggal mereka.
"Kami masyarakat Pantai Melayu sudah tidak ada ketenangan semenjak rencana berdirinya Sekolah Rakyat itu. Selalu diintimidasi dan ditakut-takuti. Padahal tanah tersebut dari dulu adalah milik kami, buktinya ada," ujar Kamsiah dalam keterangan persnya, Rabu (15/7/2026).
Kamsiah juga menyoroti adanya aktivitas mencurigakan sebelumnya, di mana pihak yang tidak dikenal sempat menyelinap ke area bukit di dalam lahan warga untuk memasang patok.
Menanggapi peristiwa tersebut, Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mengecam keras langkah BP Batam yang dinilai sewenang-wenang. Mereka mendesak pihak otoritas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas di lahan yang masih dalam status sengketa.
Warga menginginkan prinsip penyelesaian melalui dialog diharapkan menjadi jalan untuk menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BP Batam maupun pihak kepolisian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuduhan intimidasi maupun tuntutan yang disampaikan oleh warga dan Tim Solidaritas Nasional tersebut. (***)
Editor: Ikhsan