Batam, Sinarkepri.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebutkan pihaknya menentang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa Pemko Batam saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Rudi menjelaskan bahwa belum diterapkannya WFH di lingkungan Pemko Batam bukan merupakan bentuk penolakan, melainkan upaya untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak positif secara nyata.
"Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai," ujar Rudi, Kamis (16/4/2026) dikutip dari mediacenter Batam.
Menurut Rudi, salah satu poin krusial yang tengah dikaji adalah aspek ekonomi dan operasional. Pemko Batam ingin mengetahui secara pasti berapa potensi penghematan anggaran jika sistem kerja dari rumah diberlakukan.
Secara teori, WFH memang diprediksi mampu menekan biaya operasional harian antara lain Pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, efisiensi penggunaan listrik di gedung-gedung perkantoran pemerintah.
Namun, Rudi menekankan bahwa potensi tersebut tidak bisa hanya berdasar asumsi. "Kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur. Potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," imbuhnya.
Selain masalah angka-angka efisiensi, aspek teknis pelaksanaan juga menjadi perhatian serius. Pemko Batam tengah merancang mekanisme agar WFH tidak justru menurunkan produktivitas atau disalahgunakan.
"Penentuan hari pelaksanaan WFH masih menjadi bahan pertimbangan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan," tegas Rudi.
Hingga saat ini, laporan dari masing-masing OPD masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya masuk ke meja pimpinan daerah. Pemko Batam memastikan akan segera mengambil keputusan setelah seluruh data final terkumpul sebagai dasar kebijakan yang akuntabel. (***)
Editor: ikhsan