Batam, Sinarkepri.co.id – Menanggapi informasi viral di media sosial TikTok mengenai adanya dugaan "proyek siluman" di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, tim investigasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Rabu (17/06/2026).
Meskipun cuaca mendung dan diguyur hujan dengan intensitas sedang, tidak menyurutkan semangat tim untuk mengungkap kebenaran isu tersebut.
Rombongan yang terdiri dari Ketua DPD PJS Kepri Gusmanedy Sibagariang, Sekretaris DPD PJS Kepri Amran Sihombing, Bendahara Robinson Lumban Batu, serta lima anggota PJS Kota Batam, bertolak dari Pelabuhan Rakyat Tanjungriau pada pukul 10.00 WIB.
Setibanya di lokasi, tim PJS Kepri disambut langsung oleh puluhan tokoh masyarakat setempat, termasuk perwakilan pemuda Karang Taruna, Ketua RT, serta pengurus Forum RT/RW Pulau Kasu.
Masyarakat setempat justru menunjukkan bahwa berbagai pembangunan yang ada di wilayah mereka merupakan hasil swadaya atau gotong royong.
Salah satu tokoh masyarakat Pulau Kasu, Tarmizi, menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan meliputi akses jalan hingga pembangunan pesantren yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Ada beberapa pemilik tanah di sini yang secara sukarela menghibahkan tanahnya untuk dibangun akses jalan dan bangunan pesantren. Kami juga berterima kasih kepada Pak Iman Sutiawan yang telah berbaik hati membantu pembangunan di Pulau Kasu ini," ujar Tarmizi di lokasi peninjauan, Rabu (17/06/2026).
Selain menunjukkan jalan yang telah terbangun dengan bagus, puluhan tokoh setempat bersama dengan Ketua RT dan Ketua RW dengan dengan tim PJS berjalan menyusuri jalan tanah licin dan berlumpur lebih kurang 3 KM.
Sepanjang perjalanan mereka mencerikan kepedulian warga setemat bahu membahu bekerja sama agar jalan melingkar di Pulau Kasu dapat terbangun.
“kami berharaf jalan ini segera terbangun agar anak-anak sekolah di daerah ini begitu pun masyarakat sekitar dapat melaluinya karena ini jalan umum.kami juga ingin menikmati pembangunan sebagaimana dengan daerah-daerah lainnya pun demikian“ mereka.
Selain itu, mereka juga menunjukkan pembangunan fisik batu miring dengan perkiraan volume sekitar 131 meter ,itulah sebabnya mereka keberatan dengan kata-kata “proyek siluman”.
“kita sama-sama meninjau kelapangan, dan sama-sama melihat pembangunan fisik batu miring berarti pekerjaan itu nyata, bukan siluman, iya kan, jadi silumannya mana,” ujar Ketua RT/RW Pulau Kasu, Dani.
Setelah dari awal berjalan sepanjang 3 Km kemudian kami berhenti di Masjid Nur Iman. Menurut penuturan Ketua RW 01 Kelurahan Kasu, lahan untuk pembangunan Masjid Nur Iman dihibahkan oleh warga setempat sekitar 5 hektar dan pembangunannya telah mulai sejak tahun 2018 dan hingga tahun 2026 proses pembangunannya masih terus berlanjut.
Hasil pantauan Tim DPD PJS Kepri di lapangan menunjukkan bangunan masjid berdiri kokoh dan aktif digunakan masyarakat untuk beribadah. Di area depan masjid, pekerjaan batu miring juga masih berlangsung dengan sejumlah tukang terlihat bekerja.
Tak jauh dari lokasi masjid, berdiri Pondok Pesantren Nurul Iman yang menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak Pulau Kasu.
Imam Masjid Nur Iman, Azhar, mengaku sedih ketika mendengar adanya narasi yang menyebut bantuan pembangunan di desanya seolah-olah tidak nyata.
“Kami kecewa mendengar pernyataan seperti itu. Orang yang berbicara mungkin belum pernah datang ke sini. Kami di Pulau Kasu sedang berjuang membangun kampung kami dengan segala keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Lurah Kasu, Budi, yang ditemui tim di kawasan dermaga, turut memberikan penjelasan mengenai berbagai pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.
“Kalau ditanya manfaatnya, tentu masyarakat sangat terbantu. Batu miring ini penting untuk memperkuat dan melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Jalan lingkar desa menjadi akses yang dibutuhkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PJS Kepri, Gusmanedy Sibagariang, menegaskan bahwa kehadiran tim ke Pulau Kasu bukan untuk membela pihak tertentu maupun menghakimi pihak lain.
“Kami datang bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kami datang untuk memastikan fakta di lapangan. Apa yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan. Apa yang disampaikan masyarakat, itulah yang kami dengarkan,” ujar Gusman.
Menurut Gusmanedy, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun kritik yang baik harus didasarkan pada data, dokumen, serta pengecekan lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. (***)
Editor: Ikhsan