Sinarkepri.co.id Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir dalam Rapat Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Tahun 2025 yang digelar di Hotel Santika Batam Center. Kamis, (24/4/2025).
Kegiatan ini juga dilengkapi dengan acara Halal Bi Halal sebagai bentuk silaturahmi antara pemerintah kota Batam, pelaku usaha, serta masyarakat.
Rapat ini menjadi agenda penting dalam mengevaluasi kinerja serta merumuskan program kerja yang lebih efektif bagi dunia usah dan pokok-pokok pikiran untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam.
Acara ini dengan thema : Meningkatkan Peran Kadin Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dalam Meningkatkan Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Batam.
Wali Kota Batam, dalam sambutannya mengapresiasi serta mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Rapat Pimpinan Kadin ini.
Ia berharap agar apa yang telah menjadi rekomendasi Kadin Kota Batam ini akan menjadi atensi baik bagi Pemerintah Kota Batam, sehingga bisa seiring, saling mengisi dan memperkuat satu sama lain.
“Selamat atas penyelenggaraan Rapimkot yang sudah merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam,” ucapnya.
Amsakar juga menyoroti terkait zona ekonomi khusus yang dibuka oleh pemerintah Singapura dan Johor, yang bertujuan untuk mendukung investasi dan membebaskan pergerakan barang dan orang antar negara yang mana ini akan memberikan dampak kepada Batam.
”Pada tanggal 17 januari singapura dan johor sudah membuka spesial zona ekonomi khusus, ini memudahkan interaksi bisnis antar dua negara yang pasti akan memberikan dampak kepada Batam, ” kata Amsakar.
Mengatasinya, maka Amsakar menyerukan pentingnya reorientasi yang mampu mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.
"Kalau pelaku usaha sudah se-mazhab dengan pemerintah, tidak ada persoalan yg tidak bisa kita selesaikan, ” ucapnya.
Adapun menurut laporan ketua panitia Rapimkot, James Maryanus Simare Mare. Dalam Rapimkot tersebut terdapat 4 poin rekomendasi yang akan serahkan kepada Pemko Batam. Antara lain;
Investasi di industri perdagangan dan kepelabuhanan, Bidang UMKM dan Koperasi, Bidang Kemaritiman serta Bidang Pariwisata. (***)