Batam, Sinarkepri.co.id – Puluhan warga yang berdomisili di lingkungan sekitar SMKN 5 Batam menggelar aksi damai di depan gerbang sekolah pada Senin (13/7/2026).
Aksi yang melibatkan para orang tua dan calon siswa ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat setempat.
Aksi yang berlangsung tertib ini diwarnai dengan pembentangan sejumlah spanduk bernada protes. Beberapa tulisan yang tertera di antaranya "Tolak SPMB 2026, Zalim terhadap lingkungan", "Tolak TKA", hingga desakan untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, serta tuntutan agar Kepala SMKN 5 Batam, Henra Debeny, meninggalkan posisinya.
Dalam orasinya, perwakilan orang tua murid menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pihak sekolah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
Meminta Kepala SMKN 5 Batam, Henra Debeny, membuka secara transparan data lengkap calon siswa yang telah diterima maupun yang telah melakukan pendaftaran ulang.
Mendesak Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, untuk mencopot Andi Agung dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Meminta Dinas Pendidikan segera mengevaluasi dan menaikkan kuota jalur domisili menjadi 50 persen dari total daya tampung sekolah.
Menolak keberadaan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan SMKN 5 Batam.
Meminta agar lokasi yang saat ini digunakan sebagai Dapur MBG dialihkan fungsinya menjadi ruang belajar siswa.
Meskipun aksi berlangsung cukup lama, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi dari pihak sekolah. Hal ini memicu kekecewaan massa aksi.
Salah satu perwakilan orang tua menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika aspirasi mereka tidak segera diakomodasi.
"Jika anak-anak kami tetap tidak diterima dan belum ada keputusan yang jelas hari ini, kami siap melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegas perwakilan warga tersebut di lokasi.
Ketua Komite SMKN 5 Batam, Leo Frengky, yang hadir di lokasi aksi, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga. Ia berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepri segera memberikan solusi yang adil.
"Kami sangat berharap ada jalan keluar yang nyata dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemprov Kepri," ujar Leo.
Leo juga berkomitmen untuk menjadi jembatan antara warga dengan pimpinan sekolah. "Saya akan sampaikan secara langsung semua keluhan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita perjuangkan bersama hak kita sebagai warga yang berdomisili di lingkungan sekolah ini," pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan para warga di SMKN 5 Batam tersebut. (***)
Editor: Ikhsan