Lingga, Sinarkepri.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga bersama para kontraktor lokal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lingga, belum lama ini.
Aksi ini dipicu oleh mandeknya pembayaran proyek tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum menemui titik terang.
Massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kekacauan tata kelola keuangan yang dinilai merugikan banyak pihak.
Dalam orasinya, orator menyampaikan empat poin tuntutan utama yang menjadi dasar pergerakan mereka.
Mendesak pemerintah segera membayar seluruh tagihan proyek tahun anggaran 2025 yang tertunda.
Menuntut pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Lingga.
Meminta keterbukaan informasi mengenai kondisi riil keuangan daerah saat ini.
Mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas karut-marut anggaran.
Ketegangan sempat terjadi ketika salah seorang orator meminta transparansi data pencairan dan pembayaran pengelolaan APBD 2026. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi seketika.
Plt Kepala BPKAD Lingga, Syarifah Riva Wartety, menjelaskan bahwa data tersebut bersifat administratif dan memerlukan prosedur birokrasi.
"Data tersebut tidak dapat diberikan secara langsung karena kami harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan," ujar Syarifah di hadapan massa.
Aspirasi massa akhirnya ditanggapi oleh 9 anggota DPRD Lingga yang turun langsung ke lapangan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan ini akan dibahas lebih mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin, 12 April 2026.
Di sisi lain, Wakil Bupati Lingga, Novrizal, mengakui adanya kendala keuangan dan menyatakan bahwa pemerintah tengah mengambil langkah untuk menyeimbangkan neraca daerah.
"Pemerintah Daerah tengah melakukan langkah ekstrem berupa pengetatan belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Novrizal.
Ia memberikan angin segar bagi para kontraktor dengan memberikan estimasi waktu pencairan.
"Insyaallah minggu ketiga atau paling lambat minggu keempat April, dana tersebut sudah bisa diterima oleh kawan-kawan kontraktor," pungkasnya.
Massa membubarkan diri dengan tertib namun akan terus mengawal janji pemerintah dan hasil RDP pekan depan. (***)